Example 325x300

Susanti Potensi Disanksi 6 Bulan Penjara Kata Nanang

SIANTAR-24SMNew | Wali Kota Siantar Susanti Dewayani, berpotensi disanksi pidana dengan hukuman 6 bulan penjara. Jika terbukti melanggar UU nomor 10 tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati.

Pelantikan 92 pejabat Pemko Siantar pada 22 Maret 2024 kemarin, terus ramai dipergunjingkan. Lantaran disebut menyalahi peraturan perundang-undangan. Sebelum melantik puluhan pejabat, itu Wali Kota Susanti, sudah diperingati untuk tidak memutasi pejabat.

Example 325x300

Peringatan bahkan larangan itu datang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Siantar. Lewat surat bernomor 038 /PM.00.02/K.SU-30/3/2024, ditandatangani Ketua Bawaslu Nanang Wahyudi Harahap. Tertanggal 19 Maret 2024, atau tiga hari sebelum pelantikan.

Di dalam surat Bawaslu disebutkan landasan pelarangan memutasi pejabat. Melandaskan pada Pasal 71 ayat (1) sampai ayat (6), Pasal 188 dan Pasal 190 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Selain itu, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Pilkada Tahun 2024.

Poin penting dalam surat Nanang Wahyudi, disebutkan Wali Kota Susanti dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon peserta pemilu kepala daerah. Sampai dengan akhir masa jabatan. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sayangnya, surat tertulis Menteri tidak dikantongi Susanti. Namun, seiring waktu, Susanti tetap melantik 92 pejabat Pemko Siantar pada tanggal 22 Maret 2024. Padahal, penetapan pasangan calon kepala daerah sesuai PKPU, jatuh pada tanggal 22 September 2024.

Hal ini menegaskan, pelantikan 92 pejabat yang dilakukan oleh Susanti, jelas tidak mematuhi aturan. Sebab, jika ditarik ke jadwal pelaksanaan Pilkada 2024 yang jatuh pada tanggal 22 September, jelas rentang waktu dengan pelantikan 92 pejabat Pemko Siantar pada tanggal 22 Maret 2024, masuk kategori 6 bulan.

Bawaslu sudah menegaskan, apabila Wali Kota Susanti melanggar ketentuan, dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon jika dirinya ikut kembali mencalonkan diri sebagai wali kota. Tak sampai situ, wali kota juga bisa dipidana penjara selama 6 bulan dan denda paling banyak Rp6 juta.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Susanti melantik 92 pejabat Pemko Siantar berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN di ruang Serbaguna, 22 Maret 2024 kemarin. Pada hari yang sama pelantikan pejabat juga dilakukan Pemkab Pasaman Barat dan Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) namun belakangan, sadar sudah menyalahi dan rela menganulir pelantikan.

Melansir fajarharapan, Pemkab Pessel yang membatalkan pelantikan 266 pejabat disebutkan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dimana menurut Kemendagri pelantikan pejabat tidak boleh dilakukan sejak 22 Maret 2024.

Akan tetapi Wali Kota Susanti punya tafsir lain soal UU No 10/2016 terkait batas waktu pelantikan yang disebut Kemendagri tersebut. Susanti bersikukuh pelantikan 92 pejabat pada 22 Maret 2024 masih dalam batas aman. (Tnjng)