Example 325x300

Radiapoh Buka Suara

Soal Lahan Kantor Bupati Simalungun Bersengketa

Example 325x300
Areal Perkantoran Bupati Sumalungun. (f/ int)

SIMALUNGUN-24SMNew

Heboh isu mengenai status lahan areal perkantoran Bupati Simalungun yang dituding berstatus sengketa dengan perkara nomor 758PK, hingga alokasi anggaran rehab senilai Rp2,4 miliar, membuat Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, angkat bicara.

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga

Melalui Kepala Dinas Kominfo Pemkab Simalungun, SML Simangunsong, secara tegas dijelaskan bahwa isu itu tak sesuai fakta. “Itu semua tidak benar. Status lahan perkantoran Bupati bersih dari sengketa perkara nomor758 PK. Kita luruskan isu itu,” kata SML Simangunsong, Kamis (7/04) sekira pukul 19.00 WIB.

Kadis Kominfo SML Simangunsong

Ditanya mengenai adanya alokasi anggaran sebesar Rp2,4 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas, SML Simangunsong juga membantahnya. “Gak ada anggaran untuk rehabilitasi rumah dinas. Tidak ada ditampung itu. Semua hanya isu liar yang berkembang di medsos awalnya. Secara tegas sekali lagi kita sampaikan, dua isu itu semuanya tidak benar,” tegas Simangunsong lagi.

Kepada masyarakat Simalungun, SML Simangunsong juga mengajak untuk lebih teliti menerima informasi yang belum tentu benar dengan fakta. Apalagi, bersumber dari pihak-pihak yang belum dapat dipastikan kredibilitasnya. “Semoga dengan adanya pernyataan ini, seluruh warga Simalungun dapat menerima informasi sesungguhnya,” harap SML Simangunsong.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (GEMAPSI) lewat surat tertulisnya, telah secara resmi melaporkan kepada BPK dari tingkat daerah sampai pusat, agar melakukan pemeriksaan atas adanya isu penggelontoran anggaran sebesar Rp2,4 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas bupati.

GEMAPSI berharap rencana rehab tidak dilakukan. Mengingat, status lahan rumah dinas bersengketa dengan warga atas nama Dja Sarlin Sinaga. (ung)