Example 325x300

Kontraktor Siantar: Bersakit-sakit Dahulu, Senang belum Tentu

SIANTAR-24SMNew | Awal APBD 2023 diusulkan ke DPRD Siantar, Wali Kota Siantar Susanti Dewayani, promosi kemana-mana jika paket proyek tidak lagi dikenakan “KW” alias uang muka. Lantas faktanya…?

Minggu siang (27/08/2023) sekira pukul 12.00 WIB, terik matahari menyengat di ubun-ubun. Benny (sebut saja begitu) baru datang ke warung kopi tongkrongan kami. Wajahnya tampak sangat lesu. Turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam warung, Benny menggeleng-gelengkan kepala.

Example 325x300

“Hancur bah. Belum juga cair,” keluhnya sambil menghempaskan pantatnya ke kursi warung. Pemborong (Kontraktor) di Kota Siantar ini mengaku tak habis pikir. Proyek Pemko Siantar yang sudah selesai dikerjakannya sebulan lalu, tak kunjung dibayar.

Berulangkali dia menagih ke pihak Pemko Siantar, yang didapat hanya ketidakpastian. Benny hanya diminta bersabar. Sampai kapan, tak ada kepastian.

Dokumen kontrak kerja sampai serah terima pekerjaan selesai dilaksanakan oleh Benny, sampai saat ini tidak diteken oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berikut Kepala Dinas (Kadis) penyedia jasa konstruksi.

“Sejak awal kerja gak dikasi uang muka. Sampai selesai pekerjaan pakai uang pribadi. Janjinya selesai kerja dibayar. Tapi nyatanya udah mau lewat dua bulan tak dibayar juga,” keluh Benny.

Wali Kota Siantar Susanti Dewayani, lewat Kadis Kominfo Siantar, Johannes Sihombing, mengakui jika pihaknya tak mengeluarkan uang muka se sen pun untuk pekerjaan proyek yang dimaksud.

Cuma Sihombing memastikan, pembayaran pasti akan dilakukan. “Sedang proses usulan pembayaran,” jelas Sihombing tanpa memastikan kapan realisasinya.

Modus Pemko Siantar memanfaatkan kontraktor seperti Benny, sesungguhnya amat sangat licik. Setiap proyek apa pun itu jenisnya, Pemko Siantar harusnya mengeluarkan uang muka dan pembayaran tepat waktu. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak ditandatanganinya kontrak kerja sampai serah terima pekerjaan selesai dilaksanakan oleh Benny, diduga hanya untuk menghindari proses hukum semata.

“Ini (Tidak ditandatangani PPK dan Kadis dokumen kontrak) hanya modus Pemko Siantar. Agar Benny tak bisa melakukan upaya lain kecuali menunggu. Sebenarnya kontraktornya juga yang salah. Kenapa proyek itu dikerjakannya tanpa penandatanganan kontrak terlebih dahulu. Kalau sudah begini, Bersakit-sakit dahulu, senang belum tentu. Iya kok dibayar. Kalau gak dibayar, mau menuntut kemana?” tegas rekan Benny yang juga pemborong. (Ung)