Example 325x300

Bupati Labusel Main Pecat, Siregar Lapor KASN  

LABUSEL24SMNew | Mantan Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Zulkifli Siregar, meminta perlindungan dan memohon keadilan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

Pasalnya, pencopotannya disebabkan tuduhan tak beralasan. Zulkifli, difitnah memalsukan tanda tangan Bupati Labusel sehingga berujung pencopotan jabatan. Padahal, hal itu sama sekali tak pernah ia lakukan.

Example 325x300

“Saya dijatuhi sanksi pencopotan dan penurunan jabatan karena saya dituduh memalsukan tanda tangan Bupati Labusel. Tidak pernah saya lakukan. Seakan saya dijebak. Jadi persoalan ini harus saya laporkan untuk mendapatkan keadilan,” ujar Zulkifli Siregar kepada wartawan, Rabu (24/01).

Zulkifli menilai, keputusan Bupati menjatuhkan sanksi demosi terhadap dirinya merupakan keputusan yang tidak adil. Selain itu hukuman demosi yang dijatuhkan kepadanya ini merupakan jenis hukuman berat yang biasanya dijatuhkan untuk jenis pelanggaran disiplin berat.

“Hukuman ini adalah hukuman pelanggaran berat. Pasal yang disangkakan salah satunya pasal tidak setia kepada negara. Itu artinya kami dituduh tidak setia kepada negara saat kami berupaya untuk melaksanakan upacara Bela Negara. Kan aneh jadinya,” jelas Zulkifli.

Karena itu, ia pun melakukan perlawanan terhadap hukuman demosi tersebut. Lebih lanjut dia menjelaskan, laporan ke Komisi ASN tersebut dilayangkannya usai surat sanggahan atas keputusan pencopotanya dinilai tidak digubris oleh Bupati Labusel Edimin.

Dijabarkannya, kronologis pencopotan jabatan secara sewenang-wenang tersebut, bermula ketika dilaksanakannya upacara Hari Bela Negara yang dilaksanakan 19 Desember 2022 lalu. Kala itu berulang kali pihaknya mencoba meminta tandatangan Bupati Labuhan Batu Selatan untuk dokumen undangan acara dimaksud, namun berulang kali juga Bupati Labusel enggan memberikan tanda tangan dengan berbagai alasan.

Sehingga agar acara tersebut tetap dilaksanakan, Zulkifli memerintahkan bawahannya untuk tetap menyelenggarakan acara tersebut. Pascaacara terlaksana, dirinya terkejut karena dia dipanggil pihak inspektorat untuk diperiksa atas pemalsuan tandatangan Bupati Labuhan Batu Selatan. Sehingga usai pemeriksaan dia mempertanyakan bawahannya yang membidangi acara tersebut. Perihal pemalsuan tandatangan dimaksud. Zulkifli baru mengetahui jika pemalsuan yang dimaksud adalah penggunaan tanda tangan Bupati Labusel yang berasal dari arsip elektronik.

Zulkifli mengatakan, keputusan untuk menggunakan tanda tangan tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang (Kabid) Ideologi Kesbangpol, bernama Khardalin. Tujuannya, agar acara tetap bisa berlangsung.

“Sebelumnya saya tidak tahu dan tidak pernah memerintahkannya. Itu semua adalah ide dan keputusan yang dibuat oleh Kabid saya, Kardalin. Saya juga baru diberitahunya setelah munculnya tuduhan tersebut,” tuturnya.

Zulkifli mengatakan, setelah mendengar penjelasan Khardalin, ide dan keputusan itu pun sebenarnya tidak bisa sepenuhnya disebut salah. Karena itu merupakan bentuk diskresi yang dimilikinya sebagai pejabat yang berwenang. Dimana diskresi itu memungkinkan untuk dilakukan karena didukung oleh beberapa alasan. Alasan itu antara lain ialah sudah ada upaya untuk meminta tanda tangan asli, waktunya yang semakin dekat, tujuannya bukan untuk kejahatan melainkan untuk kebaikan bersama.

Namun karena persoalan itu menyebabkan Zulkifli dicopot dari jabatan dan diganjal hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama setahun. Sesuai Keputusan Bupati Labusel nomor 188.45/4/BKPSDM/III/2023 yang dikeluarkan pada 3 Januari 2023.

Sebelumnya, Sekda Kabupaten Labusel Heri Wahyudi, kepada media menyebutkan, jika pencopotan Zulkifli Siregar adalah hak prerogatif Bupati.

“Ya, hukuman berat itu terkait dengan adanya pemalsuan daripada tanda tangan. Jadi sesuai dengan ketentuan itu hak prerogatif Bupati bisa menjatuhkan hukuman,” katanya Sekda Labusel, Heri Wahyudi, Sabtu (14/1) lalu.

Heri mengatakan, hukuman ini juga sudah melalui proses yang benar. Dimana Zulkifli sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Labusel.

“Ya dari Inspektorat, ada sudah berita acaranya. Kronologisnya ada di Inspektorat dan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), karena mereka yang periksa,” ucap Heri kepada wartawan. (ung/int)