Example 325x300

Anak Sipirok Menyorot SiLPA APBD Tapsel Rp348 Miliar

Laporan: Dedi S Panjaitan, Tapsel

Bupati Tapsel Dolly Pasaribu, terkesan tak profesional mengelola keuangan daerah. Pasalnya, muncul Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang cukup besar. Mencapai Rp348 miliar.

Example 325x300

Hal ini banyak mendapat perhatian publik. Tak terkecuali bagi Chandra Rambey. Putra asli Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapsel, ini menegaskan, SiLPA menjadi gambaran ketidakmampuan pemerintah.

Khusunya sabung Chandra, di dalam memaksimalkan perencanaan anggaran untuk mencapai target-target pembangunan yang telah disusun. Akibatnya, capaian indikator pembangunan tidak sesuai di level pembangunan yang optimal.

CEO PT Provalindo Nusa/Advisor dan Consulting, ini juga menegaskan, berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan nomor 77 tahun 2020, SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

SiLPA pada dasarnya kata pria kelahiran 1 September 1970, ini merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya.

“Secara umum, SiLPA dapat dilihat dalam 2 perspektif. Pertana, sisa lebih anggaran dapat dikatakan surplus dikarenakan pemerintah dapat menghemat dan mengoptimalisasi anggaran untuk digunakan sebagai surplus di tahun anggaran selanjutnya,” tutur Chandra yang juga diketahui ikut membantu pemerintah pusat sebagai salah satu konsultan perencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur .

Namun perspektif kedua masih Chandra, kemunculan SiLPA dapat dijadikan ukuran ketidakmampuan pemerintah.

“Hal tersebut acap kali terjadi di pemerintahan derah. Dimana tingkatan SiLPA relatif tinggi dibanding rata-rata nasional,” ujar Insinyur Tekhnik Sipil Universitas Parahyangan (UNPAR) ini lagi.

Sebagai contoh tegas Wakil Ketua REI DKI Jakarta Bidang Research dan Hubungan International, ini Kabupaten Tapsel. Serapan 80 persen dari total anggaran Tahun 2022. Sehingga SiLPA mencapai Rp348 milliar.

“Beberapa faktor yang menyebabkan SiLPA itu muncul antara lain, adanya ketimpangan antara tingginya angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan anggaran yang ditetapkan,” tambah President Of The Board Of Directors atau CEO dari PT Provalindo USA yang bergerak dalam dunia konsultasi bisnis property dan perkebunan ini.

Seringkali pula, ungkap Magister Teknik Sipil dari Universiti Teknologi Malaysia UTM) pada tahun 2002 ini, pemerintah daerah menetapkan target PAD yang moderat demi mengamankan kepastian sumber pendanaan belanja daerah atau untuk mendapatkan penilaian kinerja yang “baik”. Karena realisasi lebih tinggi dibandingkan target.

“Kemudian penyerapan anggaran terlalu berkonsentrasi pada belanja modal di akhir masa anggaran. Sehingga tidak efektif memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” imbuh pria yang sudah lebih dari 20 tahun bergelut di dunia konsultan tersebut.

Karena itulah papar alumni salah satu SMA Padang Sidimpuan tahun 1995, itu menyebabkan pemerintah tidak dapat mencapai target-target yang sebelumnya telah dicanangkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Akibatnya, pembangunan gagal tercapai secara signifikan.

“Secara good governance atau tata kelola, pemerintah daerah mendapat penilaian buruk oleh lembaga audit negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengakibat pada tahun anggaran selanjutnya harus direvisi,” sambungnya.

Oleh karena itu menurutnya, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan anggaran secara menyeluruh. Serta melakukan manajemen penyerapan anggaran yang optimal. Sehingga anggaran tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat.

“Mengingat anggaran negara sendiri berasal dari uang masyakarat yang tentu harus balik kembali ke masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum. Ke depan harus lebih cermat,” beber pria yang juga pernah dipercaya sebagai salah satu konsultan Bank Dunia di Indonesia dengan Mott MacDonald Indonesia. (DsP)